Kendari – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) menggelar Rapat Kerja (Raker) di Gedung DPRD Provinsi Sultra, pada Rabu (18/12/2024).
Diketahui, Rapat ini dihadiri oleh sejumlah instansi terkait, termasuk OJK, BPD, BPR Bahteramas, BULOG, dan PERUMDA.
Acara tersebut juga dihadiri oleh Ketua Komisi 2, Syahrul Said, S.Sos, Sekretaris Komisi 2, Tya Roysman, S.M, Wakil Ketua Komisi 2, H. Uking Jassa, S.H, serta anggota Komisi 2 lainnya, seperti Dr. H. Ardin, S.Sos., M.Si., H. Abdul Asis, S.Si., M.Si., Muh. Puli, S.Pd., M.Si., Achmad Aksar, S.H., Yusman Fahim, HJ. Nurponira, S.Sos., Hj. Hatija, La Ode Muhammad Marshudi, S.Sos.
Anggota DPRD Sultra, Dr. H. Ardin, S.Sos., M.Si., memberikan apresiasi terhadap kebijakan Bank Sultra yang menyediakan kredit dengan suku bunga rendah, yakni 3 persen, untuk mendukung ketahanan pangan nasional. Menurutnya, kebijakan ini merupakan terobosan penting yang perlu mendapat perhatian dari masyarakat Sultra.
“Kebijakan pemberian kredit dengan bunga rendah oleh Bank Sultra untuk mendukung ketahanan pangan nasional adalah langkah yang patut diapresiasi. Masyarakat Sultra harus mendukung dan memanfaatkannya dengan baik,” kata Dr. Ardin dalam rapat kerja tersebut.
Selain itu, Dr. Ardin juga menyoroti isu kenaikan harga beras yang tengah terjadi. Ia mengingatkan bahwa BULOG membeli beras petani berdasarkan harga yang ditetapkan pemerintah. Namun, ia juga menekankan pentingnya pengawasan ketat terhadap kualitas beras, terutama dalam hal kadar air dan penyimpanan jangka panjang.
“Kita perlu memastikan BULOG membeli beras petani sesuai dengan harga yang telah ditetapkan pemerintah. Meskipun harga beras naik, peran BULOG sangat penting untuk memastikan petani dapat menjual hasil panennya dengan harga yang wajar,” ujarnya.
Dr. Ardin juga menyampaikan kekhawatirannya terkait situasi di Konawe, di mana petani mulai enggan bertani karena kesulitan menjual hasil panennya. Menurutnya, BULOG perlu lebih proaktif dalam memastikan pembelian beras dari petani dan memperbesar kapasitas gudang untuk menampung stok beras.
“Di Konawe, kami sering menghadapi masalah di mana petani kesulitan menjual hasil panennya. BULOG perlu memperbesar kapasitas gudang agar beras petani dapat ditampung dan harga tetap stabil. Jika harga tidak terjaga, ini akan berdampak buruk bagi perekonomian petani,” katanya.
Selain mengapresiasi kebijakan Bank Sultra dan BULOG, Dr. Ardin juga memberikan perhatian terhadap BPR Bahteramas. Ia mengungkapkan bahwa BPR Bahteramas telah menunjukkan berbagai terobosan positif dalam mendukung perekonomian daerah. Ia juga menyarankan agar BPD Sultra meningkatkan kebijakan bunga yang lebih rendah untuk mendukung perekonomian lokal.
“BPR Bahteramas telah melakukan langkah-langkah positif dalam mendukung perekonomian daerah, termasuk kebijakan suku bunga yang rendah. Ini bisa menjadi solusi bagi masyarakat dan sektor bisnis di Sultra,” ungkapnya.
Dr. Ardin juga menyoroti pentingnya untuk mencocokkan catatan dividen BPR Sultra dengan data yang tercatat dalam APBD 2025, mengingat adanya perbedaan angka yang perlu dikonfirmasi. Ia berharap BPR Bahteramas dapat memberikan data yang akurat untuk kepastian pengelolaan anggaran daerah.
“Dividen BPR harus dicocokkan dengan data yang ada dalam APBD 2025. Saya ingin memastikan tidak ada perbedaan angka yang membingungkan,” tegasnya.
Sebagai penutup, Dr. Ardin menekankan pentingnya transparansi dalam pengelolaan anggaran daerah dan berharap agar data anggaran yang disajikan sesuai dengan kondisi nyata di lapangan.
“Anggaran daerah harus dikelola dengan baik dan transparan, agar tidak ada kesalahan dalam pengelolaan keuangan daerah,” pungkasnya.
Laporan: Tim
