KONAWE – Melalui Rapat Paripurna (Rapur) enam fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Konawe menyatakan sepakat untuk melanjutkan pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Kabupaten Konawe Tahun Anggaran 2026 bersama pemerintah daerah.
Hal tersebut disampaikan dalam Rapur DPRD Konawe dengan agenda penyerahan dokumen KUA-PPAS dari pihak eksekutif kepada legislatif yang digelar pada Kamis (6/11/2025) di Ruang Sidang Utama DPRD Konawe.
Dalam pandangan umum fraksi, para legislator menekankan bahwa APBD 2026 harus benar-benar berpihak pada kepentingan masyarakat.
Fraksi menyoroti pentingnya transparansi pengelolaan anggaran, efisiensi belanja daerah, serta penempatan anggaran pada program-program produktif yang mampu memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan warga Konawe.
“Kami mendorong agar anggaran tidak hanya habis pada program seremonial dan administrasi. APBD harus mampu menjawab kebutuhan dasar masyarakat dan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah,” demikian salah satu garis besar sikap fraksi.
Menanggapi itu, Wakil Bupati Konawe, H. Syamsul Ibrahim, SE., M.Si, memastikan pemerintah daerah akan mengakomodasi seluruh catatan kritis yang disampaikan fraksi.
“Semua saran, masukan, dan rekomendasi fraksi DPRD akan menjadi perhatian serius. Pemerintah daerah berkomitmen menjalankan penyusunan anggaran secara transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat,” ujar Syamsul.
Rapat paripurna tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Konawe, I Made Asmaya, S.Pd., MM, didampingi Wakil Ketua Nuryadin Tombili, ST, dan Nasrullah Faizal, SH, serta dihadiri 14 anggota dewan lainnya.
Dari pihak pemerintah daerah, hadir Sekretaris Daerah Dr. Ferdinand, SP., MH, unsur Forkopimda termasuk Waka Polres Konawe Kompol Hasruddin, SE., ME, dan perwakilan Kejaksaan Negeri Konawe.
Persetujuan awal terhadap KUA-PPAS 2026 ini menjadi fondasi bagi penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2026.
Tahapan selanjutnya diharapkan mampu melahirkan arah pembangunan yang inklusif, terukur, dan berdampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat.
Laporan : Redaksi
