KONAWE – Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat kecamatan dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Konawe Tahun 2027 digelar di salah satu hotel di Kota Unaaha, Senin (19/1/2026). Musrenbang kali ini mencakup empat kecamatan, yakni Kecamatan Uepai, Unaaha, Anggaberi, dan Konawe.
Kegiatan tersebut mengusung tema “Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah Melalui Pengembangan Potensi Lokal Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola untuk Mewujudkan Konawe yang Berdaya Saing, Sejahtera, Adil, dan Berkelanjutan.”
Ketua DPRD Kabupaten Konawe, I Made Asmaya, S.Pd., MM, dalam sambutannya menegaskan bahwa perencanaan pembangunan daerah harus berbasis pada kebutuhan yang sangat mendasar, mendesak, dan menjadi prioritas utama.
“Perencanaan kita harus benar-benar berbasis kebutuhan yang sangat mendasar dan tidak bisa ditunda. Dari empat kecamatan dan desa/kelurahan, semuanya tentu penting, tetapi harus ada klasifikasi mana yang penting, mendesak, dan benar-benar prioritas,” ujarnya.
Ia menjelaskan, terdapat perbedaan antara program yang penting namun tidak mendesak, penting dan mendesak, hingga mendesak tetapi belum menjadi prioritas utama. Karena itu, menurutnya, pemerintah desa dan kelurahan harus mampu memilah dan menetapkan usulan yang paling dibutuhkan masyarakat.
I Made Asmaya mengaku telah menerima berbagai masukan dan informasi dari Wakil Bupati, para camat, serta Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Konawe terkait usulan program pembangunan. Ia pun meminta agar seluruh usulan yang disampaikan benar-benar dipikirkan secara matang.
“Kalau yang disampaikan itu betul-betul penting, mendesak, dan prioritas, saya sebagai Ketua DPRD Konawe akan mengupayakan bersama bupati dan wakil bupati agar itu bisa direalisasikan,” tegasnya.
Ia juga menekankan pentingnya pemahaman aparatur desa dan kelurahan terhadap tahapan dan prosedur perencanaan serta penganggaran, mulai dari musyawarah desa, kecamatan, hingga ke tingkat kabupaten dan DPRD.
“Saya ingin kita belajar menjadi profesional dan mengikuti prosedur yang ada. Saya yakin SDM di Konawe ini mumpuni dan tidak kalah dengan daerah lain,” katanya.
Menurutnya, jika seluruh tahapan perencanaan dilalui dengan baik dan benar, maka setiap program yang dilaksanakan dapat dipertanggungjawabkan secara administrasi maupun moral kepada masyarakat.
Dalam kesempatan itu, I Made Asmaya juga menyinggung kondisi keuangan daerah yang terdampak pemotongan Transfer ke Daerah (TKD) sekitar Rp289 miliar, yang tentu berpengaruh terhadap pembangunan.
“Kondisi anggaran ini memang berat, tapi jangan berkecil hati dan pesimis. Dengan niat baik, formulasi yang tepat, dan duduk bersama, kita bisa mencari solusi agar program prioritas tetap berjalan,” ujarnya.
Ia menegaskan komitmen DPRD Konawe untuk tidak mencoret hasil Musrenbang yang dinilai sangat penting, mendesak, dan prioritas bagi masyarakat. Bahkan, ia meminta Bappeda untuk memaparkan urgensi program-program tersebut kepada Badan Anggaran DPRD.
“Tujuan akhirnya jelas, PAD meningkat, masyarakat sejahtera, dan apa yang menjadi kebutuhan riil desa dan kelurahan benar-benar terjawab,” pungkasnya.
Laporan : Redaksi
