Diduga Kapolda Sultra, Diapik Tiga Anggotanya, Soal Back-up Aktivitas Ilegal Mining

Gambar: Ilustrasi

JAKARTA – Konsorsium Mahasiswa Sultra Jakarta kembali melakukan aksi demonstrasi di Mabes Polri untuk menyuarakan sederet dugaan pelanggaran ditubuh institusi Polda Sulawesi Tenggara.

Ketua Konsorsium Mahasiswa dan Pemuda Indonesia (KOMANDO), Alki Sanagri, menekankan agar Kapolda Sultra segera dicopot dan Triple R segera untuk diperiksa dan dicopot karena biaya koordinasi ilegal mining diduga kuat masuk ke Triple R.

“Ia juga menegaskan bahwa kasus penembakan di Laonti harus segera dituntaskan karena kami menduga bahwa keterbukaan pelaku yang diduga oknum polisi.

Penembakan yang dilakukan oleh oknum polisi tidak terlepas dari kegagalan Kapolda Sultra memimpin pasukannya, penembakan, tindakan refresif ilegal minning masih terus marak, dibumi Anoa”, ujar Alki.

Lanjut, Ketua Umum Jaringan Komunikasi Mahasiswa Sulawesi Tenggara (Ketum JKMS) Jakarta, Irjal Ridwan, mengatakan Kapolda Sultra dinilai gagal dalam menuntaskan zero ilegal minning, dan menurut hasil investigasi di lapangan dan data yang dihimpun, kami duga Kapolda Sultra memback-up aktivitas ilegal minning di Sultra melalui tiga anggota polda sultra inisial Triple R.

“Ia kami duga aktivitas pertambangan ilegal di blok Mandiodo dan Morombo Kabupaten Konawe Utara, kami nilai diback-up oknum anggota Polda Sultra, karena seluruh koordinasi aktivitas pertambangan ilegal dinilai masuk dalam tubuh Polda Sultra.

Hal ini tidak bisa dibiarkan karna dinilai sudah mencoreng nama baik institusi Kepolisian Republik Indonesia, yang notabenennya tugas dan fungsi kepolisian sudah diatur berdasarkan Pasal 13 UU Nomor 2 Tahun 2002, tugas pokok kepolisian adalah memelihara keamanan serta ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberi perlindungan, pengayoman, serta pelayanan kepada masyarakat, bukan ikut berbisnis dan melanggar aturan”, ujar Irjal.

Irjal juga menekankan bahwa Kapolda Sultra harus segera dicopot dan ketiga anggota Polda Sultra lainnya yakni Triple R, yang diduga menerima biaya koordinasi pertambangan ilegal di blok Mandiodo dan blok Morombo Konawe Utara, serta masih ada lagi beberapa titik kabupaten yang kami duga tempat mereka ikut bermain sesuai data yang kami himpun, tutupnya. (ILO)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *